STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI DI KEPULAUAN RIAU

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terus mendorong penguatan ketahanan energi sebagai salah satu bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah dan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Dalam pemaparan ini dibahas berbagai kondisi dan tantangan sektor energi di Kepulauan Riau, khususnya terkait pasokan listrik, ketersediaan dan distribusi gas, serta penguatan infrastruktur energi.

Salah satu perhatian utama adalah kondisi sistem kelistrikan Batam–Bintan yang saat ini memiliki ketergantungan sebesar 84% terhadap pasokan gas. Dengan daya mampu pasok sebesar 831 MW dan beban puncak 768 MW, tersedia cadangan daya sebesar 63 MW. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena gangguan pada pembangkit maupun transmisi dapat berdampak terhadap kecukupan pasokan listrik di Batam dan Bintan.(30/9)

Di sektor gas, pasokan untuk wilayah Batam antara lain berasal dari Corridor Block melalui pipa transmisi Grissik–Singapura, serta pasokan melalui jalur Kuala Tungkal–Panaran dan LNG. Pengembangan infrastruktur juga menjadi bagian penting, termasuk pembangunan pipa Subsea Tie-in WNTS–Pulau Pemping yang diharapkan dapat mendukung penyaluran pasokan gas dari wilayah Natuna dan Anambas ke wilayah Kepulauan Riau.

Selain itu, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, terutama di wilayah dengan kondisi geografis dan logistik yang cukup berat serta keterbatasan infrastruktur distribusi SPBE. Beberapa wilayah yang masih menjadi perhatian antara lain Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga.

Melalui penguatan infrastruktur, peningkatan keandalan pasokan, serta sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, ketahanan energi di Kepulauan Riau diharapkan dapat terus diperkuat demi mendukung aktivitas masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.